Menimbang Pro Kontra Holding Pertambangan

Deskripsi

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Saham Perusahan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) pada 10 November lalu, maka secara otomatis Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertambangan telah resmi terbentuk.

Menurut Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, pembentukan holding BUMN pertambangan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha, pengelolaan sumber daya alam mineral dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, dasarkan PP No. 72 tahun 2016.

Namun disitulah letak kontroversinya. Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian dan BUMN menilai PP 72/2016 justru bertentangan dengan Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan tidak sepakat penggunaan aturan itu karena bisa menyebabkan pelepasan BUMN tanpa persetujuan DPR.

Tonton dan share video menarik lainnya di website dan sosmed kami:

Youtube: youtube.com/c/KanalMaulatv
Website: http://maula.tv/
Facebook: facebook.com/maulatv
Twitter: twitter.com/maulatv
Instagram: instagram.com/maulatv
Telegram: telegram.me/maulatv
Telegram 2 : telegram.me/maulatv2
Path: path.com/profile/1Go1O4
Vidio: vidio.com/@maulatv

Bagikan:
%d bloggers like this: